Skip to main content

Publikasi

Dialog Publik dan Bedah Buku

Korupsi: Akar, Aktor, dan Lokus

 

Laboratorium Ilmu Pemerintahan (Lab IP) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tirtayasa menyelenggarakan dialog publik sekaligus bedah buku dengan mengusung tema tentang Korupsi: Akar, Aktor dan Lokus pada Senin, 06 November 2017 di Auditorium Untirta.  Kegiatan tersebut merupakan salah satu dari program kerja tahunan Lab IP yang melibatkan kerjasama antara dosen dan mahasiswa. Dalam acara itu turut hadir pula dua pemateri utama, yaitu Leo Agustino, Ph.D selaku Akademisi Untirta sekaligus penulis buku dan Ade Irawan sebagai koordinator Indonesian Corruption Watch (ICW).

Dalam kesempatan tersebut, Leo Agustino membedah buku  hasil karya penelitiannya sendiri tentang Korupsi: Akar, Aktor dan Lokus. Menurut Leo, buku yang ditulis berama istrinya itu adalah salah satu bentuk keprihatinan atas maraknya kasus korupsi di Indonesia yang sulit diberantas. Isu mengenai korupsi ini menjadi penting untuk dibahas karena praktik buruk ini selalu mencuat ke permukaan baik dengan modus yang lama maupun baru. Menurut Leo, di dalam buku tersebut memaparkan bahwa paling tidak terdapat tiga Akar utama yang dapat menjelaskan terjadinya praktk korupsi. Pertama, Akar Antropologis. Hal ini berangkat dari sebuah pernyataan dari Thomas Hobbes “bahwa dalam keadaan alamiah manusia itu tidak baik semakin dewasa akan semakin serakah”. Artinya, bahwa pada dasarnya manusia memiliki banyak keinginan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya bahkan dengan melakukan berbagai cara termasuk korupsi. Sehingga tidak menjadi jaminan bahwa kekayaan bisa membatasi niat manusia untuk melakukan korupsi karena selalu muncul keinginan dan harapan lain meskipun keinginan tersebut telah tercapai. Hal ini yang kemudian dapat menjelaskan mengapa elit politik dan kepala daerah berani melakukan korupsi meski secara material bisa dikatakan sudah lebih dari cukup.

Menurt Leo Agustino, karena sifat manusia yang pada dasarnya serakah dan cenderung melakukan berbagai cara meski dengan jalan yang buruk bahkan kekerasan sekalipun termasuk korupsi yang kemudian memunculkan penolakan dari Teori Hegel yang tidak setuju dengan konsep Civil Society (CSO). Menurut Hegel, CSO telah membuat orang-orang yang awalnya baik menjadi tidak baik. Sebab ketika manusia hidup dan tumbuh dalam sebuah institusi keluarga, manusia menjadi baik karena didalamnya terdapat proses belajar mengenai nilai dan norma. Celakanya, saat manusia keluar dari keluarga dan bergabung dengan peer group nilai dan norma tersebut terdistorsi menjadi buruk karena telah terkontaminasi oleh pergaulan dari lingkungan yang pada dasarnya adalah buruk. Ada pergeseran norma karena lingkungan peer group mengelabui akal sehat manusia dengan membuat logika yang baik menjadi logika yang buruk. Misalnya, dalam lingkungan pergaulan/kelompok, sesorang diajari mencuri bahwa hal demikian adalah baik karena dapat memberikan kepuasaan terlebih jika mengalami kebutuhan yang mendesak. Contoh lain, misalnya korupsi dianggap halal sepanjang dilakukan secara berjamah, dan lain sebagainya. Dalam kacamata Hegel, permasalahan ini harus segera diselesaikan dengan mengunakan konsep politik society yaitu bagaimana SCO mengembalikan norma dan nilai-nilai yang buruk menjadi baik sama halnya ketika individu berada pada institusi keluarga.

Kedua, Akar Ekonomi Politik. Menurut Leo Agustino, politik seyogyanya mampu menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik melalui mekanisme pertanggungjawaban yang akuntabel, transparan dan partisipatif. Politik menjadi arena publik atau civic virtue yang menyediakan ruang-ruang belajar dan diskusi publik dalam memperbincangkan isu mengenai kepentingan bersama. Namun tujuan tersebut terdistorsi karena adanya kepentingan ekonomi yang membelenggu para politisi. Misalnya dalam praktik koalisi dikenal dengan sebutan “politik balas budi” dimana partai yang mendukung pemerintahan akan diberikan pos-pos jabatan startegis untuk mengeruk keuangan negara. Paling tidak hal ini dapat dilihat dari proses pengisian jabatan menteri. Ikhwal demikian sangat mungkin terjadi karena sudah menjadi rahasia umum bahwa “tidak ada makan siang gratis”. Kasus pemerintahan Jokowi perlu deketahui bahwa terdapat dua kecenderungan yaitu: Transformasional dan Transaksional. Transaksional bahwa pada masa pemerintahan Jokowi terjadi pembangunan ekonomi dan infrastruktur yang massif dan cukup signifikan. Namun, disisi lain kepemimpinan Jokowi juga bisa dikatakan Transaksional karena melibatkan bargaining politik yang pragmatis dan elitis. Misalnya, memeilihara koalisi dengan memberikan kursi kementerian termasuk Jokowi juga merawat relawan yang setia mendukungnya dengan menempatkan kursi di BUMN.

Selanjutnya Leo Agustino juga memaparkan bahwa akar ekonomi politik ini pula bisa terjadi pada ranah lokal. Khususnya ketika munculnya mekanisme Pilkada secara langsung. Mahalnya demokrasi di Indonesia dalam proses election telah menyebabkan banyak kepala daerah melakukan korupsi. Berdasarkan hasil hitung-hitungan kasar, menurut pengamatan Leo Agustino, untuk menjadi seorang walikota atau bupati membutuhkan dana sebesar 20-40 Miliyar untuk bisa menang. Sementara untuk menjadi Gubernur membutuhkan dana kurang lebih sebesar 40-60 Milyar untuk bisa menang. Karena pada dasarnya tidak pernah ada elit yang menjadi ‘sinterklas’ maka mereka akan melakukan mengumpulkan dana yang sebesar-besarnya untuk mengembalikan dana sewaktu pilkada sekaligus mencari keuntungan.

Ketiga, Akar Sosiologis. Menurut Leo Agustino, keluarga bisa menjadi penyebab terjadinya korupsi. Dinasti politik misalnya yang sangat memberikan keuntungan ekonomi dan politik yang mengalir pada anggota keluarga. Elit politik yang berada pada lingkaran politik dinasti bukan memberikan pelayanan publik yang berkualis tetapi malah justru melakukan pelayanan kepada keluarga. Keluarga saling bahu membahu mempertahankan kekuasaan.

Sementara untuk aktor korupsi, menurut Leo Agistino tidak hanya melibatkan elit politik saja tetapi juga menyeret institusi pendidikan seperti Sekolah dan Kampus. Dimana dalam pengisian jabatan kepala sekolah misalnya tidak lepas dari praktik transaksi uang. Begitu pula masih ditemukan banyak Pratik pungli seperti pungutan biaya buku atau seragam. Sedang untuk lokusnya, korupsi dapat terjadi dimana saja baik pada tataran lokal maupun nasional.

Setelah Leo Agustino membedah  bukunya, giliran Ade Irawan selaku Koordinator ICW memberikan tanggapan. Menurut Ade, melawan korupsi harus menggunakan peta karena korupsi menjadi sangat massif dan sulit untuk diberantas. Berdasarkan data hasil penelitian yang dikumpulkan oleh ICW dari KPK dan Kepolisian bahwa setidaknya terdapat 500-600 kasus korupsi yang ditangani oleh penegak hukum sedangkan tersangka mencapai 1000 sampai 1200 kasus. Padahal masih banyak praktik korupsi di Indonesia yang belum tersentuh sampai ketingkat akar rumput mengingat korusi ada dimana saja. Misalnya saja, kepala sekolah bisa terlibat korupsi. Menurut pandanga Ade, meskipun institusi sekolah pada dasarnya mengajarkan untuk tidak korupsi namun faktanya, justru guru-guru melakukan korupsi. Misalnya menjual buku kepada murid yang penuh dengan kecurangan. Ade membeberkan bahwa pada tahun 2006 terdapat 48 jenis pungli di sekolah seperti pembelian komputer. Bahkan sekelas institusi keagamaan pun tidak luput dari korupsi. Misalnya pada Kementerian Agama, terdapat kecurangan terkait dana haji. Berdasarkan data dari BPK, pelayanan haji di Indonesia buruk meskipun harganya mahal.

Selanjutnya, menurut Ade Irawan, di permasalahan korupsi juga muncul pada karakter masyarakat yang cenderung bersikap permisif terhadap korupsi. Kegeraman terhadap koruptor lebih rendah ketimbang terhadap maling. Karena jika korupsi tidak memberikan kerugian secara langusung bagi masyarakat, sementara maling dampak kerugiannya langsung terasa. Padahal sejatinya korupsi adalah tindakan kejahatan luar biasa. Bagi Ade terdapat tiga jenis korupsi: pertama, korupsi politik. Dimana orang-orang yang mempunyai kekuasaan misalnya melakukan permainan pada politik anggaran negara untuk dibagikan secara rata sesuai dengan jabatan tertentu. Bisa dikatakan bagi-bagi kue. Jabatan ketua DPR/DPRD biasanya akan mendapatkan jatah yang lebih besar ketimbang anggota biasa.

Kedua, korupsi birokrasi. Misalnya dalam hal pengisian jabatan kepala dinas biasanya melibatkan transaksional yang meliputi suap menyuap anta relit yang bekepentingan. Begitu pula dengan mekanisme pelelangan tender dimana calon pemenang tender biasanya sudah ditentukan sejak awal. Ketiga, korupsi hukum. Dimana terdapat permainan dalam penentuan masa tahanan. Misalnya para koruptor rata-rata hanya divonis dua setengah tahun bahkan mereka mendapatkan banyak remisi karena hakim atau kejaksaan terlibat dalam praktik transaksional – korupsi.

Dialog publik dan Bedah Buku tersebut diakhiri dengan memberikan kesempatan kepada peserta untuk bertanya dan berdiskusi mengenai tema besar yakni mengenai korupsi. Antusiasme peserta cukup besar dapat dilihat dari banyaknya peserta yang mengajukan pertanyaan kepada pemateri. Terlebih pada acara tersebut, peserta didominasi oleh mahasiswa yang berasal yang dari program studi Ilmu Pemerintahan, menjadikan isu korupsi menjadi penting sekaligus menarik untuk dikaji secara lebih lanjut.

 

Tanya Jawab

Sesi I

  1. Politik anggaran menjadi celah bagi pejabat dan elit untuk melakukan korupsi. Dalam sebuah anggaran pemerintahan baik itu APBN/APBD, kita tahu bahwa penyerapan anggaran yang besar menjadi indikator bagi berhasilnya sebuah kinerja mesin birokrasi. Lalu mengapa penyerapan anggaran menjadi indikator keberhasilan kinerja birokrasi padahal sangat rawan terjadinya praktik korupsi ? (Esti Ervianti)

Jawab

Leo Agustino: Penyerapan anggaran menjadi indikator keberhasilan suatu organisasi karena hal demikian adalah hal yang paling mudah untuk diukur. Karena pada dasarnya setiap program atau kegiatan memerlukan adanya indikator, meskipun kita tidak bisa menutup mata bahwa ranah ini sangat rawan terjadinya korupsi. Seperti adalanya mark up anggaran dan manipulasi LPJ-an.

 

Ade Irawan: Serapan anggaran menjadi bermasalah karena adanya miss manajemen. Anggaran tidak melulu tentang budget. Ada program dan timetable. Permasalahannya, peyusunan anggaran kerap kali kurang partisipatif. Ada banyak rente disana. Misalnya, banyak Dinas-Dinas yang sewa tempat tapi kegiatannya tidak ada. Biasanya akhir tahun menjajdi sangat rawan bagi korupsi dan patologi biroktasi lainnya.

 

  1. Negara yang menganut sistem kapitalis menjadi salah satu faktor terjadinya korupsi, lalu bagimana korupsi bisa muncul dalam negara kapitalis ? (Galih)

Jawab

Leo Agustino: Sebenarnya korupsi di negara kapitalis sama luar biasanya dengan negara sosialis. Di Uni Soviet atau negara-negara yang menganut sistem komunisme juga terdapat korupsi. Lokusnya di negara-negara kapitalisme karena lebih mudah untuk dikaji sebab adanya prinsip kebebasan

 

  1. Korupsi merupakan warisan dari penjajahan ada pula karena faktor individu. Bagimana kaitan antara keduanya ? (Angga Rosyidin)

Jawab

Leo Agustino: Jika berkaca pada pengalaman sejarah, maka warisan sejarah kerajaan di Indonesia memerikan peluang untuk korupsi. Misalnya masyarakat yang ingin bertemu dengan Raja harus mengeluarkan biaya tertentu kepada penjaga istana kerajaan. Budaya ini terus dipertahankan oleh VOC dengan melakukan tanam paksa untuk kepentingan penjajah. Ada pembiaran yang sangat luar biasa terhadap praktik-prakrik korupsi. Dan ini terus berlanjut hingga zaman orba yang juga memberi warna bagimana korupsi terlembaga secara terencana misalnya korupsi di pertamina dan BUMN lainnya. Artinya selain persoalan faktor individu, korupsi juga bisa dirunut dari akar sejarahnya.

 

Sesi II

  1. Bagaimana ICW melihat potensi korupsi di Banten ? Apakah Banten mempunyai karakteristik yang berbeda dengan daerah lainnya terkait praktik korupsi ? (Iqbal Fadrullah)

Jawab

Ade Irawan: ICW turut membantu penanganan korupsi di Banten sebab Banten sendiri masuk salah saru tujuh pasien KPK. ICW mulai dengan melakukan penyelidikan terhadap CSO atau LSM di Banten, Menurut data dari Kesbangpol ada sekitar 500 CSO tetapi ketika di cek dilapangan jumlahnya tidak mencapat angka tersebut, artinya disini terjadai manipulasi penganggaran dana negara untuk memberdayaan SCO selain itu, temuan lain adalah banyak LSM yang dipakai untuk kepentingan politik elit. Di samping itu, politik uang juga masih sangat kental di tengah masyarakat Banten

Leo Agustino: Karakter Banten sama dengan karakter di negara Filiphina. Semua elit tidak akan lepas dari keluarga Jawara.

 

  1. Apakah pantas bagi kita untuk menyalahkan Belanda terkait korupsi ? Padahal indeks korupsi di Belanda lebih rendah dari pada Indonesia ! (Andi Fatimah Azzahra)

Jawab

Leo Agustino: tidak tepat jika kita menyalahkan sejarah. Indonesia menjadi negara korup karena negara Indonesia tidak melakukan proses belajar. Jika mencontoh pada negara Hongkong, tahun 1970-an menjadi negara korup di Asia tetapi sekatang Hongkong masuk lima besar negara yang bersih dari korupsi. Indonesia justru masih berkelindan dan terjebak pada permainan politik yang elitis, seperti KPK diperlemah, belum nampak adanya revitalisasi di lembaga kejaksaan dan kepolisian. Artinya belum ada komitmen yang besar untuk pemberantasan korupsi.

 

  1. Bagaimana sistem atau konsep negara yang ideal untuk meminimalisir korupsi ? (Andika Widyanto)

Jawab

Leo Agustino: Seharusnya jika merujuk pada visi besar dalam UUD yaitu merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur, maka seyogyanya sistem dan konsep negara ini sudah dikatakan baik untuk pemberantasan korupsi. Yang harus dilakukan adalah adalah reformasi birokrasi atau reformasi adminstrasi. Karena beberapa instansi pemerintahan justru tidak memiliki SOP yang jelas.