Skip to main content

Seminar Nasional “Peranan Ilmu Sosial dalam Meningkatkan Kualitas Demokrasi di Indonesia”

Dinamika demokrasi yang terjadi di Indonesia semakin berkembang. Kompetisi elektoral semakin ketat baik di tingkat pusat maupun daerah serta eksekutif maupun legislatif. Begitu juga dinamika dalam masyarakat yang berkembang seiring dengan perkembangan teknologi informasi. Konvergensi media maupun beragamnya informasi yang menyebar menjadi tantangan tersendiri bagi ilmu-ilmu sosial.


Tantangan utama tentu saja dalam menjelaskan berbagai fenomena tersebut. Tantangan ini diikuti oleh mampukah ilmuwan sosial mampu menjadikan dinamika tersebut menjadi hal yang bermakna positif atau minimal tak berdampak negatif. Jika tidak terkelola dengan baik, hal ini bisa menyebabkan pembelahan sosial bahkan konflik sosial di masyarakat.
Karena itulah Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP UNTIRTA pada tanggal 18 September 2018 di bekerjasama dengan Himpunan Indonesia Untuk Pengembangan Ilmu-Ilmu Sosial (HIPIIS) menyelengarakan Seminar Nasional “Peranan Ilmu Sosial dalam Meningkatkan Kualitas Demokrasi di Indonesia”. Seminar ini menghadirkan Dr. Alfan Alfian, Ketua Harian HIPIIS sebagai Keynote Speaker mewakili Prof. Dr. Muhadjir Effendy sebagai Ketua Umum HIPIIS. Dalam paparannya Alfan Alfian menyampaikan bahwa demokrasi harus didorong untuk lebih berkualitas. “…Jika tidak, setan gundul bisa jadi Presiden”. Tantangan ilmuwan sosial juga adalah merespon perkembangan sosial politik terutama di media sosial.


Sesi selanjutnya adalah Plennary Session yang dipandu oleh Abdul Hamid, Ph.D dan menghadirkan Dr. Phil. Aditya Perdana (Direktur Puskapol UI) serta Alpha Amirrachman, Ph.D (Dosen FKIP Untirta, Ketua HIPIIS Banten). Dr. Aditya Perdana menyoroti dinamika demokrasi yang bergerak cepat dan terjadi baik di dunia nyata maupun dunia maya. Semakin lama irisan antara aktivisme dunia nyata dengan dunia maya semakin besar.
Alpha Amirrachman, Ph.D menyampaikan bahwa dalam demokrasi ilmuwan sosial berperan dalam mendorong lahirnya kebijakan publik yang berpihak pada masyarakat. Karena itulah sebagian ilmuwan sosial masuk kedalam lembaga pemerintahan untuk mendorong hal tersebut. Alpha juga menyoroti perkembangan teknologi sebagai hal yang perlu didekati dan diadopsi, bukan dijauhi. “Ilmuwan sosial harus mengikuti dan aktif di dunia sosial, jangan kalah dari influencer sosial media.”.


Rangkaian seminar ini juga diikuti dengan Parallel Session, menghadirkan pemakalah dari berbagai Universitas di Indonesia seperti UI, UGM Universitas Mercubuana, UPN Veteran, dll yang menghadirkan hasil-hasil riset terkait isu ilmu sosial dan demokrasi. Hasil-hasil riset ini dipublikasikan dalam Proceeding Seminar dan Journal of Government.


Kegiatan seminar nasional ini semakin mengokohkan posisi Prodi Ilmu pemerintahan FISIP Untirta untuk menjadi penyelenggara pendidikan Ilmu Pemerintahan yang Maju, Bermutu, Berkarakter dan Berdayasaing dalam Kebersamaan.

 

Diskusi Publik Peran Perguruan Tinggi dalam Pemberantasan Korupsi dan Launcing E Learning Mata Kuliah Pendidikan Anti Korupsi Kerjasama antara Prodi Ilmu pemerintahan FISIP Untirta dan Indonesia Corruption Watch

Korupsi adalah salah satu persoalan paling serius Bangsa Indonesia. Pada tahun 2017, dalam Indeks Persepsi Korupsi yang dirilis Transparency Internasional, Indonesia menduduki peringkat 96 dengan nilai 37, turun 6 point dengan nilai yang sama di tahun sebelumnya. Media massa juga setiap harinya tak pernah lepas dari pemberitaan kasus-kasus korupsi baik di eksekutif, legislatif, bahkan lembaga yudikatif.
Pemberantasan korupsi dengan cara represif nampaknya jauh lebih menonjol. Operasi tangkap tangan (OTT) tampak menjadi tontonan yang muncul secara berkala di media. Namun walaupun aktor yang memakai rompi orange bergantian muncul di televisi, efek jera masih sulit didapatkan. Para tersangka bahkan terpidana masih seringkali tersenyum dan melambaikan tangan kepada kamera. Pun di masyarakat, pelaku korupsi seringkali dianggap sebagai sosok yang terkena musibah dan bahkan dipahlawankan, dielu-elukan dan didoakan di rumah ibadah.
Karena itulah, upaya preventif membangun kesadaran akan bahaya korupsi serta pengetahuan bagaimana mencegah dan memberantasnya mutlak dilakukan. Perguruan tinggi sebagai agen perubahan saatnya hadir dan berpartisipasi aktif. Upaya minimal yang dilakukan adalah mencetak mahasiswa menjadi lulusan yang berintegritas. Hal ini dilakukan dengan adanya Mata Kuliah Pendidikan Anti Korupsi di Prodi Ilmu Pemerintahan Untirta sebagai mata kuliah wajib. Mata kuliah ini tidak hanya memberi pemahaman tentang apa itu korupsi, tapi mendorong mahasiswa untuk aktif menjadi agen anti korupsi, baik di lingkungan kampus, masyarakat maupun tempat mengabdinya kelak.
Seiring dengan perkembangan teknologi, Prodi Ilmu pemerintahan Untirta mengadopsi model pembelajaran e-learning melalui platform Akademi Anti Korupsi (https://akademi.antikorupsi.org/) yang dikembangkan oleh Indonesia Corruption Watch. Hal ini juga upaya menjadi bagian dari arus besar revolusi industri 4.0. di dunia Pendidikan tinggi
Kolaborasi manis antara dunia Pendidikan tinggi dengan kalangan civil society penggiat gerakan anti korupsi akan menghasilkan kombinasi pendekatan akademis dan praktis sekaligus. Hasilnya, mahasiswa tak hanya mengenal korupsi secara teoretis, tapi memahaminya sebagai sebuah praxis berbasiskan data-data empiris dan kasus-kasus yang terjadi di masyarakat.
Tentu saja kerjasama ini tak hanya dalam pengajaran. Kerjasama lain yang dilakukan Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP Untirta dan ICW berupa kesempatan magang bagi mahasiswa prodi Ilmu Pemerintahan Untirta di ICW, kolaborasi penelitian serta pengabdian pada masyarakat.

Kerjasama ini diresmikan oleh Rektor Untirta Prof. Dr.H. Sholeh Hidayat, M.Pd, diikuti dengan Diskusi Publik Peran Perguruan Tinggi dalam Pemberantasan Korupsi yang menghadirkan Irjen KemenristekDikti Prof. Dr. H. Jamal Wiwoho, Ramah Handoko dari Pusdikyan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Adnan Topan Husodo (Koordinator ICW) dan Dr. H. Fatah Sulaeman, MT (Warek I Untirta dan Plh. Dekan FISIP Untirta).