Skip to main content

Hak Angket KPK, Demi Siapa?]

Perjalanan KPK dalam memberantas masalah korupsi di negeri ini bukan berarti tanpa hambatan. Jalanan terjal nan berliku kerap kali menghampiri tatkala kasus korupsi yang diangkat berbenturan dengan kepentingan politik yang lebih besar – yang melibatkan para aktor dan elit kawakan baik di level lokal maupun nasional. Tidak heran jika kemudian kasus-kasus besar selalu rumit untuk dituntaskan sebab aktor yang bermain di dalamnya memiliki kekuatan superpower yang sulit dibongkar. Sebut saja kasus korupsi mega proyek e-KTP yang sedang hangat diperbincangkan belakangan ini. Dimana KPK secara kelembagaan harus berhadapan dengan tim pansus DPR RI yang menggunakan hak angket mereka untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait dugaan penyalahgunakan yang dilakukan oleh KPK terhadap pemidanaan tersangka kasus proyek e-KTP.
DPR RI pada hari Jumat tanggal 28 April 2017 melalui Sidang Paripurna mengesahkan Hak Angket yang ditanda tangani oleh 25 orang Anggota dari 8 Fraksi. Hak Angket tersebut ditujukan kepada KPK terkait permintaan membuka rekaman pemeriksaan Miryam S Hariyani dalam kasus korupsi KPT elektronik. Hak Angket KPK ini menuai polemik yang cukup panjang dan memanas. Hubungan kedua lembaga tinggi negara itu pun menjadi kurang harmonis. Dari sini timbul sebuah pertanyaan, Apakah Hak Angket KPK ini untuk kepentingan publik yang berasaskan kesetaraan dan hukum yang berkeadilan atau justru hal demikian hanyalah sebuah selimut yang dipakai untuk menutupi kebobrokan para elit yang korup?
Bagi sebagian kalangan termasuk pegiat anti korupsi, keputusan politik DPR RI ini dinilai bagian dari penyalahgunaan wewenang DPR dalam rangka intervensi politik guna menghambat proses hukum yang dilakukan KPK dalam kasus korupsi elektronik. Di lain pihak, sebagian kalangan menganggap bahwa hak angket ini merupakan hal yang wajar sebagai konsekuensi dari fungsi dan wewenang DPR.
Saya mencoba berada pada posisi yang netral – bahwa sesungguhnya dalam konsep trias politica baik ala Monstesque maupun Locke terdapat pemisahan kekuasaan (separation power) antara eksekutif dan legislatif. Dalam konteks ini DPR RI merupakan penjelmaan dari lembaga legislatif yang bertugas membuat regulasi dan melakukan fungsi pengawasan. Sementara KPK merupakan perwakilan dari eksekutif yang bertugas memberantas masalah korupsi dan penyalahgunaan wewenang lainnya. Agar kedua lembaga tidak berjalan sendiri-sendiri yang berakibat pada terciptanya absolut power, antar lembaga dapat saling mengawasi dan mengimbangi sehingga membentuk mekanisme check and balances. Ini artinya, KPK dapat melakukan penyelidikan sewaktu-waktu terhadap siapa saja termasuk anggota DPR RI sekalipun jika terdapat dugaan penyalahgunaan kekuasaan – korupsi. Begitu pula, DPR RI dapat meminta keterangan sekaligus penyelidikan terhadap KPK jika dianggap terdapat kekeliruan terkait kinerja KPK. Dengan kata lain, hak angket DPR RI untuk KPK merupakan sebuah keniscayaan yang tidak bisa dinafikan.
Justru tantangannya adalah bagaimana DPR RI sebagai kepanjangan dari aspirasi rakyat dapat membuktikan kepada publik bahwa hak angket yang tengah dijalankannya adalah murni untuk kepentingan publik yang seluas-luasnya bukan sebaliknya yang hanya digunakan sebagai alat untuk menghalangi langkah KPK demi kepentingan pribadi atau golongan. DPR dan KPK seyogyanya menjadi garda terdepan dalam memberantas masalah korupsi bukan malah menjadi bagian dari aktor yang korup. KPK secara kelembagaan harus diperkuat dengan dukungan dari berbagai kalangan termasuk DPR itu sendiri. Pelemahan terhadap KPK merupakan sebuah kesalahan besar yang sangat fatal.
KPK sebagai lembaga anti rasuah ini merupakan hadiah dari reformasi yang memiliki peran dan posisi yang cukup penting dan strategis dalam menciptakan kewibawaan negara di mata masyarakat. Kehadirannya digadang-gadang sebagai bentuk antitesa sekaligus resistensi atas praktik-praktik kotor yang marak terjadi di Indonesia. Karena itu, jika hak angket KPK bertujuan untuk melemahkan lembaga tersebut, maka saat itu juga kasus korupsi akan tetap menjamur bak musim penghujan di negeri pertiwi ini. Elit politik, pemerintah, dan semua stake holder sampai tingkat akar rumput harus memiliki komitmen bahwa bahwa korupsi adalah musuh bersama yang nyata bagi manusia. Semoga saja hak angket KPK bertujuan untuk hal ini. (Md)
Wallahu’alam.
———————————————————————————
Sumber gambar: www.theindonesianinstitute.com

Dilema Representasi Perempuan, Act For atau Stand For

Salah satu pembahasan penting dalam kajian ilmu politik dan pemerintahan adalah kajian tentang representasi, terutama representasi bagi kelompok marginal salah satunya perempuan. Representasi adalah seseorang yang diberikan otoritas untuk melakukan aksi atau tindakan atas nama kelompok tertentu (Pitkin, 1967). Di bidang politik, representasi bagi perempuan terafirmasi melalui kebijakan kuota 30% perempuan di parlemen, yang memang seringkali kuota ini tidak terpenuhi karena banyak hal. Perdebatan muncul saat kemudian dipertanyakan lebih lanjut apakah memang kuota 30% ini benar – benar representasi dari kepentingan atau hanya representasi jumlah perempuan saja. Apakah 30% perempuan ini wakili kepentingan perempuan atau kepentingan perempuan justru diperjuangkan oleh laki – laki yang paham kesetaraan gender. Pertanyaan lebih lanjut yang muncul adalah apakah kuota 30% ini masih relevan diterapkan atau justru dihapuskan.
Dalam kajian representasi, bentuk perwakilan dapat dibagi menjadi 2 bentuk umum yaitu bentuk stand for dan act for (Pitkin, 1967). Representasi stand for tergambarkan saat wakil yang terpilih merefleksikan kelompok yang dia wakili walau memang tidak ada jaminan dia secara inheren melakukan sesuatu untuk kepentingan orang yang diwakilkan. Representasi act for tergambarkan saat wakil melakukan seuatu yang inheren dengan kepentingan kelompok masyarakat yang dia wakili walaupun calon tersebut bukan bagian dari kelompok.
Dalam pembahasan terkait perwakilan perempuan, representasi stand for menjelaskan bahwa yang tepat untuk mewakili kelompok perempuan di bidang politik adalah perempuan itu sendiri, karena memang yang paham kebutuhan perempuan adalah perempuan itu sendiri. Walaupun memang seringkali ditemukan bahwa representatif perempuan tidak selalu mengusung isu – isu terkait kepentingan perempuan. Pada representasi act for, tidak lagi dipermasalahkan siapa yang mewakili perempuan apakah itu perempuan sendiri atau laki – laki yang memang paham akan isu – isu kesetaraan gender. Hal ini tentunya membuka ruang diskusi yang lebih serius karena masing – masing pihak mengklaim kelebihan dari masing – masing bentuk representasi. Bagi penulis sendiri, keterwakilan perempuan menjadi penting tidak hanya sekedar jumlah tetapi juga kepentingan. Karena jumlah tidak akan selalu bisa diukur dengan konsistensi kualitas. Pekerjaan rumah bersama yang menuntut untuk diselesaikan bukanlah memastikan bahwa jumlah perempuan yang masuk ke ranah politik bertambah setaip tahun. Hal ini menjadi penting tetapi ada permasalahan yang jauh lebih penting yaitu saat setiap orang memiliki kapasitas untuk memahami prinsip – prinsip kesetaraan gender sehingga kepentingan – kepentingan perempuan tidak hanya menjadi urusan perempuan saja tetapi juga menjadi urusan publik yang menuntut untuk diselesaikan dengan campur tangan laki – laki dan tanpa mendiskreditkan peran perempuan. (IAI)
———————————————————————————
Sumber gambar: http://www.ziliun.com/articlestrivia-peringkat-indonesia-dalam-representasi-wanita-di-parlemen/

Polemik Politik Dan Cita-Cita Bangsa

Tanggal 17 Agustus merupakan momen sakral bagi seluruh masyarakat indonesia, suka cita menyambut tanggal kemerdekaan tersebut memang selalu menjadi bagian rutin bagi masyarakat indonesia. Upacara bendera meruakan salah satu bentuk bagaimana bangsa indonesia mencoba untuk menghormati jasa para pahlawan. Berbicara lebih jauh, apakah negara indonesia didirikan hanya untuk terlepas dari para penjajah saja? Saya kira bukan, negara indonesia berdiri tentu ada keingin yang lebih jauh dari pada itu, lebih jauh daripada hanya ingin terlepas dari cengkraman penjajah, tentu pula untuk masyarakat indonesia yang lebih baik.
Tujuh puluh dua tahun sudah negara indonesia merdeka, melihat fenomena saat ini seolah cita-cita bangsa indonesia hanya stag pada memerdekakakan diri saja tanpa memikirkan bagaimana mengisi kemerdekaan ini. Karena setelah 72 tahun negara indonesia merdeka faktanya konflik internal bangsa kerap terjadi, kemiskinan, masalah pendidikan dan lain sebagainya mengingatkan kita apakah negara yang sudah merdeka harus seperti ini? Harusnya tidak, 72 tahun tentu bukan waktu yang singkat, persoalan diatas harusnya sudah dapat diatasi. Hingga saat ini indonesia seolah seperti kapal tanpa nakoda, terombang-ambing, tertiup badai perkembangan zaman. Bak sebuah kapal indonesia seolah tidak memiliki arah dan tujuan, begitu pula sang nahkoda negeri ini seolah tidak tahu harus dibawa kemana negeri pertiwi ini. Apakah persoalannya indonesia tidak memiliki cita-cita? Hingga negara ini kehilangan arah?
Sebenarnya cita-cita dan tujuan bangsa indonesia telah tertera jelas dan tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tersebutcita cita indonesia sangat lah jelas juga sangat sederhana, bangsa indonesia hanya ingin mewujudkan suatu negara yang merdeka, bersatu, berdaulat,adil dan makmur yang diformulasikan kemudian diformulaskan untuk melindungi segenap bangsa indonesia dan seluruh tumpah darah indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia, perdamaian abadi dan kedilan sosial. Ya cita-cita indonesia telah terurai jelas dalam mukadimah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, lalu kenapa indonesia masih seperti ini? Berti persoalannya bukan pada tujuan negra ini, tapi pada pemimpin yang menahkodai kapal tanah pertiwi ini.
Saya kira kita tidak perlu mencari penjahat yang tidak terlihat, persoalannya telah nampak jelas, bahwa polimik politik telah membuat perjalanan bangsa ini menjadi terombang ambing. Jika kita amati beberapa kali pergantian masa kepemimpinan (presiden) tidak ada satu pun yang mengusung visi-misi untuk mewujudkan cita-cita bangsa indonesia sesuai Undang-Undang Dasar 1945. Visi-Misi yang mereka bawa merupakan pure kepentingan politik, lihat saja setiap berganti presiden berganti pula cita-cita nya, setiap berganti presiden berganti pula kepentingannya. Pertanyaan sederhana, 20 tahun mendatang akan seperti apa indonesia? Tentu kita tidak bisa menebak karena jika esok atau lusa berganti kepemimpinan maka berganti pula tujuan negara indonesia.
Polemik politik yang berasaskan kepada kepentingan sekelompok golongan atau partai politik telah membuka mata kita bahwa indonesia akan tetap seperti ini, termenung dan tertidur pulas melihat para aktor politik, politisi negeri memaikan drama cita-cita bangsa. Pemimpin bangsa seolah telah mengalami amnesia politk, mereka lupa bahwa indonesia telah memiliki cita-cita yang luhur yang tertera dalm Undang-Undang Dasar 1945. Polemik plitik di bumi pertiwi sedikit banyak telah melumpuhkan negeri ini untuk mengejar cita-cita bangsa. (IF)
—————————————————————————–
Sumber gambar : http://berita360.com/momentum-17-agustus-2017-spirit-perjuangan-bangsa-Indonesia/

Kepala Daerah Perempuan dan Politik Dinasti di Banten

Dewasa ini, pemimpin daerah di berbagai wilayah Indonesia mulai dihiasi dari kalangan perempuan walaupun dari jumlah persentase masih terbilang minim sedikitnya 5,35 persen. Setidaknya hal ini menandakan adanya  kemajuan demokrasi Indonesia atas partisipasi politik dari perspektif gender, sebagaimana Hatta memaknai demokrasi sebagai pembebasan individu dari segala bentuk kekangan tradisi. Dan salah satu tradisi yang mengekang adalah tembok patriaki.
Berbanding berbalik jika kita kembali melihat pada situasi sosial poitik di rezim orde baru, dimana perempuan memiliki ruang gerak yang sempit untuk masuk pada sektor-sektor publik terkhusus ranah politik yang acap kali dianggap keras dan kotor. Ideologi patriarki dan streotip gender yang ditumbuhkan oleh rezim orde baru, membangun kontruksi sosial dimana perempuan lebih pantas menjadi ibu dan istri yang baik sebagai konsekuensi dari “kodrat” perempuan.
Penyelenggaraan pilkada langsung di era reformasi, membuka arus peluang kepemimpinan perempuan menjadi kepala daerah. Lantas kenapa dengan kepemimpinan perempuan? jika perempuan ingin kepentingannya terakomodir dan terpenuhi, bukankah selama ini ada yang bisa berbicara atas nama perempuan dan mewakili kepentingan perempuan?  pertanyaan-pertanyaan diatas mencerminkan pergeseran dari politik gagasan (politics of idea) kearah politik kehadiran (politics of presence) (Susilastuti, 2013: 8). Tuntutan terhadap  meningkatnya partisipasi politik perempuan yang setara dengan partisipasi laki-laki telah menggantikan representasi perempuan melalui ide, platform politik atau pembentukan kebijakan (Phillips, 1995).
Jika sebelumnya laki-laki dianggap mampu mengakomodir kebutuhan perempuan dengan tanpa harus melibatkan partisipasi langsung dari perempuan, maka saat ini keterlibatan langsung menjadi penting karena pada dasarnya kepentingan berbasis gender mereka berbeda,  yaitu  kepentingan yang terbentuk secara kolektif sebagai hasil dari kontruksi  peran gender dan hubungan antar gender. Adapun Moser (1989) membagi kepentingan berbasis gender kepada dua kategori, yaitu kepentingan gender yang praktis (partical gender interest) seperti kebutuhan untuk memperoleh air bersih atau perawatan kesehatan dan kepentingan gender yang strategis (strategic gender interest) yaitu strategis yang lebih berkaitan erat dengan agenda transformatif yang mempertanyakan norma-norma sosial yang mendudukan perempuan dalam posisi subordinat dan upaya untuk mengubahnya.
Di Indonesia ada sebanyak 1.084 kepala daerah dan wakil kepala daerah dari total  keseluruhan daerah tingkat provinsi dan kota/kabupaten, dan sedikitnya 59 kepala daerah yang berasal dari kalangan perempuan. Salah satu provinsi dengan kepala daerah perempuan terbanyak adalah Banten. Dari delapan wilayah kabupaten/kota di banten, empat diantaranya dipimpin oleh perempuan, antara lain Bupati Lebak Iti Octavia Jayabaya, Bupati Pandeglang Irna Narulita, Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah dan Walikota Tangerang Selatan Airin Rahmi Diany.
Dari segi persentase kepemimpinan politik perempuan, ini menjadi  kemajuan tersendiri bagi Banten yang notabene masih kental dengan nilai dan kultur agamis. Banten bahkan menjadi provinsi pertama yang memiliki kepala daerah perempuan pertama di Indonesia. Setidaknya ini menandakan resistensi terhadap perempuan berpolitik di Banten sudah berkurang dan secara perlahan membuka kotak Pandora dunia politik yang belum ramah terhadap kelompok marginal seperti perempuan.

Hanya saja yang menjadi persoalan adalah partisipasi politik perempuan di Banten menopang  bangunan kokoh politik dinasti. Seluruh kepala daerah perempuan di kabupaten/kota di Banten memiliki hubungan kekeluargaan dengan pejabat atau kepala daerah yang sedang dan/ sudah tidak lagi menjabat. Kepala daerah perempuan yang terpilih cenderung karena latar belakang patriarki.

Mantan Gubernur Banten, Ratu Atut Chasiyah adalah anak dari jawara terkenal di Banten yaitu Tb. Chasan Sochib. Anak perempuan lain TB Chasan, Ratu Tatu Chasiyah, saat ini sedang mejabat sebagai Bupati Serang. Dan menantunya, Airin Rahmi Diany menjabat sebagai Walikota Tangerang Selatan. Sedangkan Bupati Pandeglang, Irna Narulita adalah istri dari Bupati Pandeglang sebelumnya yaitu A. Dimyati Natakusumah. Dan Bupati Lebak, Iti Octavia Jayabaya adalah anak dari  Mulyadi jayabaya yang merupakan mantan Bupati Lebak.

Fenomena diatas mencerminkan quality gender hanya bertumpu pada perempuan yang memiliki keistimewaan ekonomi dan nama besar keluarganya yang mampu menjadi kepala daerah. Terlebih dinasti politik selama ini dikenal dengan citra negatif karena ambisi yang dituju cenderung untuk mempertahankan kekuasaan. Dalam mempertahankannya tidak jarang melalui cara-cara menyimpang seperti penyalahgunaan kewenangan dan kekuasaan. Terlebih lagi, jika kepentingan yang dibawa justru bukan pada upaya memperjuangan kepentingan gender melainkan berkutat pada kepentingan pragmatis keluarganya.
Jika memang keterpilihannya sebagai kepala daerah ditopang oleh politik dinasti, maka harus dibarengi dengan kapasitasnya sebagai pemimpin.  Kapasitas disini tidak sekedar merujuk pada kemampuan dalam menjalankan kepemimpinan, akan tetapi juga kemampuan untuk menyuarakan kepentingan gender baik yang bersifat praktis maupun yang bersifat strategis. Disinilah adanya pergeseran makna baru dari politik gagasan ke politik kehadiran. Karena kehadiran saja tidak cukup, tapi penting menunjukan kemampuannya sebagai pemimpin perempuan.
Terakhir, mengutip pernyataan Presiden Chile, Michelle Bachelet: “jika demokrasi mengabaikan partisipasi perempuan, tidak menanggapi suara perempuan, dan membatasi perkembangan hak-hak perempuan, sesungguhnya demokrasi itu hanya untuk separuh warganya.” (SN)
——————————————————————————
Sumber gambar: http://1.bp.blogspot.com/

Hegemoni Dalam Fashion

Sebagai generasi yang lahir dan berkembang dalam era Reformasi, pemuda-pemudi pada saat ini sebagian besar memegang kuat prinsip-prinsip demokrasi dalam keseharia
nnya. Dari hal yang paling sederhana sampai yang menyangkut hubungan antar negara-negara di dunia, diwarnai dengan nilai-nilai demokrasi. Jika berada dalam lingkup keluarga yang juga sangat menghargai nilai-nilai kebebasan, orang tua dari keluarga yang bersangkutan cenderung memberikan kebebasan kepada anak-anaknya dalam menentukan pilihan hidupnya masing-masing. Jika dalam lingkup masyarakat yang lebih luas, keputusan-keputusan yang menyangkut urusan bersama ditentukan secara musyawarah, dan jika dalam lingkup negara, maka kepala daerah ditentukan berdasarkan hasil Pemilu.
Pertanyaannya, ketika masyarakat diberikan kebebasan dalam menentukan jalan hidup mereka masing-masing, apakah keputusan tersebut murni pilihan mereka sendiri? Adanya pilihan antara X dan Y  sebernanrnya relatif, karena bisa saja terdapat pilihan lain misalnya S, T, U dan Z. Yang menjadi masalah adalah jika ada hegemoni dalam melihat bentuk dari sebuah pilihan. Hal demikian akan membuat orang-orang berpikiran sempit dan menganggap sebuah hal harus menggunakan “ini” bukan dengan cara yang lain.
Sadar atau tidak, manusia akan selalu terhegemoni, dimulai dari hal-hal paling kecil disekitarnya hingga yang paling besar. Salah satu contoh yang sederhana adalah cara kita berpakaian. Pakaian dan fashion memiliki kaitan yang sangat erat. Fashion menjadi bagian yang tidak dapat dilepaskan dari penampilan dan gaya keseharian. Benda-benda seperti baju dan sepatu yang dikenakan bukan lagi menjadi penutup tubuh saja, namun juga menjadi alat untuk menyampaikan identitas pribadi.
Orang membuat kesimpulan tentang diri kita sebagian juga melalui apa yang kita pakai. Permasalahan apakah penilaian tersebut benar atau tidak, hal tersebut pasti akan mempengaruhi pikiran orang lain terhadap kita dan akan sangat mempengaruhi cara bersikap mereka terhadap kita. Kelas sosial, sikap, afiliasi politik, sense of style, hingga kreatifitas akan dinilai berdasarkan cara anda berbusana.
Ketika masyarakat menilai seseorang dari tampilan atau apa yang ia gunakan, cara berpakaian saat ini menjadi sebuah ideologi tersendiri bagi masyarakat, yang kemudian menjadi hegemoni bagi masyarakat. Tanpa disadari, masyarakat telah melakukan dan menerima kekuasaan yang diberi atas kelas ekonomi.
Hegemoni itu sendiri merupakan sebuah teori politik pada abad XX. Teori ini pertama kali dikemukakan oleh Antonio Gramsci (1891-1937). Hegemoni bisa didefinisikan sebagai dominasi oleh satu kelompok terhadap kelompok lainnya, dengan atau tanpa ancaman kekerasan, sehingga ide-ide yang didiktekan oleh kelompok dominan terhadap kelompok yang didominasi diterima sebagai sesuatu yang wajar