Skip to main content

Bagaimana Jika Arus Imigrasi Mendatangi Indonesia?

Arus imigrasi dunia mulai melanda banyak negara, negara-negara yang sampai saat ini terjadi konflik Kepentingan maupun ekspansi dan perebutan kekuasaan meminggirkan banyak komunitas masyarakat untuk berpindah wilayah maupun kewarganegaraan yang lebih aman untuk disinggahi sementara waktu ataupun untuk menetap terus-menerus. Proses arus perpindahan manusia ( imigrasi ) setidaknya dibedakan menjadi tiga (Jagdish, Bhagwati 2004), (1) arus imigrasi dari negara miskin ke negara kaya, (2) arus imigrasi pekerja ahli dan pekerja non ahli, (3) arus imigrasi ilegal dan legal yang biasanya dipicu oleh kondisi dan situasi seperti konflik yang bersifat (voluntary) atau paksaan dan (involuntary) seperti pengungsi. Dan saat ini mari kita berfokus pada faktor yang ke tiga ini.
Pola arus imigrasi internasional ini menjadi menarik untuk dibahas karena mengandung pro kontra di banyak negara perihal bagaimana dunia saat ini menyikapi persoalan ini, seperti pola imigrasi dari suriah atau negara-negara timur tengah yang mengalami konfik berkepanjangan, dan implikasinya oleh  negara yang menerima imigran-imigran terhadap hak dan kewarganegaraan para imigran.
Banyak imigran saat ini mulai menyerbu eropa ketimbang asia sebagai tempat pengungsian tetap atau berlanjutnya, hal tersebut terjadi karena ternyata perkembangan hak asasi lebih bebas dan berkembang disana. Walaupun banyak negara di luar eropa pun yang menjadi target imigrasi semisal Amerika dan Kanada, hal tersebut tetap di karenakan perkembangan HAM yang berkembang serta struktur demografi di negara tersebut yang lebih menerima keberagaman plural dan pengakuan akan hak identitas yang lebih fleksibel ( seperti kanada yang sudah mendeklarasikan pengakuannya terhadap multikulturailsme sejak tahun 1971 melalui pendirian Direktorat Multikultural), dan banyak kebijakan yang diterapkan lebih mendukung hak-hak setiap perbedaan di setiap warga negaranya.
Meski di negara- negara eropa pula terdapat perbedaan pandangan akan penerimaan warga atau komunitas masyarakat yang mengungsi. Seperti negara jerman yang menurut kabar salah satu portal berita internasional telah menerima sedikitnya 18 ribu penungsi dan juga inggris yang membuka diri dan menyatakan ‘ Multicultural Britain’oleh mantan perdana mentrinya Tony Blair yang dapat mengimplisitkan pengakuaannya terhadap semua diversitas. Berbeda dengan Hungaria yang telah membangun tembok setinggi 3,5 meter diwilayah perbatasan, lalu Slovakia yang hanya menampung pengungsi kristen dan negara eropa lainnya dengan argument hal tersebut dilakukan untuk melindngi kepentingan internal rakyat seperti perebutan kesempatan kerja oleh penduduk asli dan warga imigran. Namun juga banyak negara eropa yang telah menyepakati konvensi pengungsi PBB yang mengatur soal penerimaan pengungsi dan pencari suaka di wilayah eropa.
Lalu bagaimana dengan indonesia, bukankah negara ini mendeklarasikan sebagai negara yang berdiri diatas banyak perbedaan etnis, suku, ras, dan agama? Bukankah melalui pancasila dan demokrasi yang dikumandangkan menghalalkan banyak perbedaan dan perjujungan yang tinggi terhadap hak-hak equality ? bukankah itu yang diidam-didamkan banyak para kalangan dan golongan di masyarakat dunia, dapat hidup bersama di antara banyak perbedaaan tanpa pengesampingan? Lantas, mengapa ya para imigran tidak menyasar juga pada indonesia ? selanjutnya apakah indonesia siap dengan penambahan diversitas kultural jika menerima imigran ? dan apakah indonesia benar-benar menerima keberadaan perbedaan?
Art’S
To be cotinued……
———————————————————————————–
Sumber:
https://cnnindonesia.com/internasional/eropa-tanah-yang-menjanjikan-kesejahteraan-bagi-imigran/
Bhagwati,Jagdish.2004.International Flow Of Humanity, dalam “in Defense of Globalization”.Chapter 3.London: Oxford University Press., 209-218
Budiman,Hikmat. 2009. Hak Minoritas: ethos, demos, dan batas-batas multikulturalisme. Interseksi Foundation.

Hak Angket KPK, Demi Siapa?]

Perjalanan KPK dalam memberantas masalah korupsi di negeri ini bukan berarti tanpa hambatan. Jalanan terjal nan berliku kerap kali menghampiri tatkala kasus korupsi yang diangkat berbenturan dengan kepentingan politik yang lebih besar – yang melibatkan para aktor dan elit kawakan baik di level lokal maupun nasional. Tidak heran jika kemudian kasus-kasus besar selalu rumit untuk dituntaskan sebab aktor yang bermain di dalamnya memiliki kekuatan superpower yang sulit dibongkar. Sebut saja kasus korupsi mega proyek e-KTP yang sedang hangat diperbincangkan belakangan ini. Dimana KPK secara kelembagaan harus berhadapan dengan tim pansus DPR RI yang menggunakan hak angket mereka untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait dugaan penyalahgunakan yang dilakukan oleh KPK terhadap pemidanaan tersangka kasus proyek e-KTP.
DPR RI pada hari Jumat tanggal 28 April 2017 melalui Sidang Paripurna mengesahkan Hak Angket yang ditanda tangani oleh 25 orang Anggota dari 8 Fraksi. Hak Angket tersebut ditujukan kepada KPK terkait permintaan membuka rekaman pemeriksaan Miryam S Hariyani dalam kasus korupsi KPT elektronik. Hak Angket KPK ini menuai polemik yang cukup panjang dan memanas. Hubungan kedua lembaga tinggi negara itu pun menjadi kurang harmonis. Dari sini timbul sebuah pertanyaan, Apakah Hak Angket KPK ini untuk kepentingan publik yang berasaskan kesetaraan dan hukum yang berkeadilan atau justru hal demikian hanyalah sebuah selimut yang dipakai untuk menutupi kebobrokan para elit yang korup?
Bagi sebagian kalangan termasuk pegiat anti korupsi, keputusan politik DPR RI ini dinilai bagian dari penyalahgunaan wewenang DPR dalam rangka intervensi politik guna menghambat proses hukum yang dilakukan KPK dalam kasus korupsi elektronik. Di lain pihak, sebagian kalangan menganggap bahwa hak angket ini merupakan hal yang wajar sebagai konsekuensi dari fungsi dan wewenang DPR.
Saya mencoba berada pada posisi yang netral – bahwa sesungguhnya dalam konsep trias politica baik ala Monstesque maupun Locke terdapat pemisahan kekuasaan (separation power) antara eksekutif dan legislatif. Dalam konteks ini DPR RI merupakan penjelmaan dari lembaga legislatif yang bertugas membuat regulasi dan melakukan fungsi pengawasan. Sementara KPK merupakan perwakilan dari eksekutif yang bertugas memberantas masalah korupsi dan penyalahgunaan wewenang lainnya. Agar kedua lembaga tidak berjalan sendiri-sendiri yang berakibat pada terciptanya absolut power, antar lembaga dapat saling mengawasi dan mengimbangi sehingga membentuk mekanisme check and balances. Ini artinya, KPK dapat melakukan penyelidikan sewaktu-waktu terhadap siapa saja termasuk anggota DPR RI sekalipun jika terdapat dugaan penyalahgunaan kekuasaan – korupsi. Begitu pula, DPR RI dapat meminta keterangan sekaligus penyelidikan terhadap KPK jika dianggap terdapat kekeliruan terkait kinerja KPK. Dengan kata lain, hak angket DPR RI untuk KPK merupakan sebuah keniscayaan yang tidak bisa dinafikan.
Justru tantangannya adalah bagaimana DPR RI sebagai kepanjangan dari aspirasi rakyat dapat membuktikan kepada publik bahwa hak angket yang tengah dijalankannya adalah murni untuk kepentingan publik yang seluas-luasnya bukan sebaliknya yang hanya digunakan sebagai alat untuk menghalangi langkah KPK demi kepentingan pribadi atau golongan. DPR dan KPK seyogyanya menjadi garda terdepan dalam memberantas masalah korupsi bukan malah menjadi bagian dari aktor yang korup. KPK secara kelembagaan harus diperkuat dengan dukungan dari berbagai kalangan termasuk DPR itu sendiri. Pelemahan terhadap KPK merupakan sebuah kesalahan besar yang sangat fatal.
KPK sebagai lembaga anti rasuah ini merupakan hadiah dari reformasi yang memiliki peran dan posisi yang cukup penting dan strategis dalam menciptakan kewibawaan negara di mata masyarakat. Kehadirannya digadang-gadang sebagai bentuk antitesa sekaligus resistensi atas praktik-praktik kotor yang marak terjadi di Indonesia. Karena itu, jika hak angket KPK bertujuan untuk melemahkan lembaga tersebut, maka saat itu juga kasus korupsi akan tetap menjamur bak musim penghujan di negeri pertiwi ini. Elit politik, pemerintah, dan semua stake holder sampai tingkat akar rumput harus memiliki komitmen bahwa bahwa korupsi adalah musuh bersama yang nyata bagi manusia. Semoga saja hak angket KPK bertujuan untuk hal ini. (Md)
Wallahu’alam.
———————————————————————————
Sumber gambar: www.theindonesianinstitute.com

Dilema Representasi Perempuan, Act For atau Stand For

Salah satu pembahasan penting dalam kajian ilmu politik dan pemerintahan adalah kajian tentang representasi, terutama representasi bagi kelompok marginal salah satunya perempuan. Representasi adalah seseorang yang diberikan otoritas untuk melakukan aksi atau tindakan atas nama kelompok tertentu (Pitkin, 1967). Di bidang politik, representasi bagi perempuan terafirmasi melalui kebijakan kuota 30% perempuan di parlemen, yang memang seringkali kuota ini tidak terpenuhi karena banyak hal. Perdebatan muncul saat kemudian dipertanyakan lebih lanjut apakah memang kuota 30% ini benar – benar representasi dari kepentingan atau hanya representasi jumlah perempuan saja. Apakah 30% perempuan ini wakili kepentingan perempuan atau kepentingan perempuan justru diperjuangkan oleh laki – laki yang paham kesetaraan gender. Pertanyaan lebih lanjut yang muncul adalah apakah kuota 30% ini masih relevan diterapkan atau justru dihapuskan.
Dalam kajian representasi, bentuk perwakilan dapat dibagi menjadi 2 bentuk umum yaitu bentuk stand for dan act for (Pitkin, 1967). Representasi stand for tergambarkan saat wakil yang terpilih merefleksikan kelompok yang dia wakili walau memang tidak ada jaminan dia secara inheren melakukan sesuatu untuk kepentingan orang yang diwakilkan. Representasi act for tergambarkan saat wakil melakukan seuatu yang inheren dengan kepentingan kelompok masyarakat yang dia wakili walaupun calon tersebut bukan bagian dari kelompok.
Dalam pembahasan terkait perwakilan perempuan, representasi stand for menjelaskan bahwa yang tepat untuk mewakili kelompok perempuan di bidang politik adalah perempuan itu sendiri, karena memang yang paham kebutuhan perempuan adalah perempuan itu sendiri. Walaupun memang seringkali ditemukan bahwa representatif perempuan tidak selalu mengusung isu – isu terkait kepentingan perempuan. Pada representasi act for, tidak lagi dipermasalahkan siapa yang mewakili perempuan apakah itu perempuan sendiri atau laki – laki yang memang paham akan isu – isu kesetaraan gender. Hal ini tentunya membuka ruang diskusi yang lebih serius karena masing – masing pihak mengklaim kelebihan dari masing – masing bentuk representasi. Bagi penulis sendiri, keterwakilan perempuan menjadi penting tidak hanya sekedar jumlah tetapi juga kepentingan. Karena jumlah tidak akan selalu bisa diukur dengan konsistensi kualitas. Pekerjaan rumah bersama yang menuntut untuk diselesaikan bukanlah memastikan bahwa jumlah perempuan yang masuk ke ranah politik bertambah setaip tahun. Hal ini menjadi penting tetapi ada permasalahan yang jauh lebih penting yaitu saat setiap orang memiliki kapasitas untuk memahami prinsip – prinsip kesetaraan gender sehingga kepentingan – kepentingan perempuan tidak hanya menjadi urusan perempuan saja tetapi juga menjadi urusan publik yang menuntut untuk diselesaikan dengan campur tangan laki – laki dan tanpa mendiskreditkan peran perempuan. (IAI)
———————————————————————————
Sumber gambar: http://www.ziliun.com/articlestrivia-peringkat-indonesia-dalam-representasi-wanita-di-parlemen/

Polemik Politik Dan Cita-Cita Bangsa

Tanggal 17 Agustus merupakan momen sakral bagi seluruh masyarakat indonesia, suka cita menyambut tanggal kemerdekaan tersebut memang selalu menjadi bagian rutin bagi masyarakat indonesia. Upacara bendera meruakan salah satu bentuk bagaimana bangsa indonesia mencoba untuk menghormati jasa para pahlawan. Berbicara lebih jauh, apakah negara indonesia didirikan hanya untuk terlepas dari para penjajah saja? Saya kira bukan, negara indonesia berdiri tentu ada keingin yang lebih jauh dari pada itu, lebih jauh daripada hanya ingin terlepas dari cengkraman penjajah, tentu pula untuk masyarakat indonesia yang lebih baik.
Tujuh puluh dua tahun sudah negara indonesia merdeka, melihat fenomena saat ini seolah cita-cita bangsa indonesia hanya stag pada memerdekakakan diri saja tanpa memikirkan bagaimana mengisi kemerdekaan ini. Karena setelah 72 tahun negara indonesia merdeka faktanya konflik internal bangsa kerap terjadi, kemiskinan, masalah pendidikan dan lain sebagainya mengingatkan kita apakah negara yang sudah merdeka harus seperti ini? Harusnya tidak, 72 tahun tentu bukan waktu yang singkat, persoalan diatas harusnya sudah dapat diatasi. Hingga saat ini indonesia seolah seperti kapal tanpa nakoda, terombang-ambing, tertiup badai perkembangan zaman. Bak sebuah kapal indonesia seolah tidak memiliki arah dan tujuan, begitu pula sang nahkoda negeri ini seolah tidak tahu harus dibawa kemana negeri pertiwi ini. Apakah persoalannya indonesia tidak memiliki cita-cita? Hingga negara ini kehilangan arah?
Sebenarnya cita-cita dan tujuan bangsa indonesia telah tertera jelas dan tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tersebutcita cita indonesia sangat lah jelas juga sangat sederhana, bangsa indonesia hanya ingin mewujudkan suatu negara yang merdeka, bersatu, berdaulat,adil dan makmur yang diformulasikan kemudian diformulaskan untuk melindungi segenap bangsa indonesia dan seluruh tumpah darah indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia, perdamaian abadi dan kedilan sosial. Ya cita-cita indonesia telah terurai jelas dalam mukadimah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, lalu kenapa indonesia masih seperti ini? Berti persoalannya bukan pada tujuan negra ini, tapi pada pemimpin yang menahkodai kapal tanah pertiwi ini.
Saya kira kita tidak perlu mencari penjahat yang tidak terlihat, persoalannya telah nampak jelas, bahwa polimik politik telah membuat perjalanan bangsa ini menjadi terombang ambing. Jika kita amati beberapa kali pergantian masa kepemimpinan (presiden) tidak ada satu pun yang mengusung visi-misi untuk mewujudkan cita-cita bangsa indonesia sesuai Undang-Undang Dasar 1945. Visi-Misi yang mereka bawa merupakan pure kepentingan politik, lihat saja setiap berganti presiden berganti pula cita-cita nya, setiap berganti presiden berganti pula kepentingannya. Pertanyaan sederhana, 20 tahun mendatang akan seperti apa indonesia? Tentu kita tidak bisa menebak karena jika esok atau lusa berganti kepemimpinan maka berganti pula tujuan negara indonesia.
Polemik politik yang berasaskan kepada kepentingan sekelompok golongan atau partai politik telah membuka mata kita bahwa indonesia akan tetap seperti ini, termenung dan tertidur pulas melihat para aktor politik, politisi negeri memaikan drama cita-cita bangsa. Pemimpin bangsa seolah telah mengalami amnesia politk, mereka lupa bahwa indonesia telah memiliki cita-cita yang luhur yang tertera dalm Undang-Undang Dasar 1945. Polemik plitik di bumi pertiwi sedikit banyak telah melumpuhkan negeri ini untuk mengejar cita-cita bangsa. (IF)
—————————————————————————–
Sumber gambar : http://berita360.com/momentum-17-agustus-2017-spirit-perjuangan-bangsa-Indonesia/