Skip to main content

Peran Civil Society dalam Pusaran Politik Identitas

Sebagai sebuah negara yang memiliki keanekaragaman bangsa dan budaya, menjadikan suatu tantangan tersendiri bagi Indonesia dalam mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang harmonis di tengah masyarakat. Hal ini berangkat dari sebuah pemahaman bahwa eksistensi komunitas dan bangsa-bangsa sudah lama hidup menjalin ikatan komunal sebelum negara itu sendiri terbentuk. Artinya terminologi negara hanya sebuah imagine yang menjelaskan arena tempat tinggal komunitas-komunitas sementara bangsa merupakan arena politis yang menggambarkan aktivitas, budaya dan pola tingkah laku komunitas didalamnya. Karena itu, tantangan bagi negara multikultural adalah bagaimana menciptakan konsep kesejahteraan yang mengedepankan keadilan, kesetaraan, dan hak asasi di antara bangsa-bangsa tersebut tanpa ada satu pihak yang merasa sangat diuntungkan dan dirugikan.
Namun perlu disadari pula bahwa dalam negara multikultural dan plural, ancaman konflik dan disintegrasi bangsa menjadi hal yang sulit untuk dinafikan mengingat bangsa-bangsa yang hidup didalamnya memiliki berbagai kepentingan yang tidak bisa diseragamkan dengan bangsa lainnya. Hal ini diperparah manakala pemerintah sebagai pelaksana kuasa untuk mengatur warga negaranya dianggap gagal dalam mengelola dan mendistribusikan sumber daya (resources) kepada seluruh komunitas bangsa, sehingga ada komunitas bangsa yang memiliki akses dan kesempatan untuk mendapatkan sumber daya tertentu dengan mengorbankan komunitas bangsa lainya. Di samping itu, klaim mayoritas atas minoritas seolah menjadi sebuah kebenaran mutlak yang menyebabkan komunitas bangsa tertentu yang dianggap minoritas merasakan kesulitan untuk mendapatkan akses atas sumber daya. Praktik tersebut yang kemudian dikenal dengan minoritisasi bangsa. Tidak heran jika kemudian wacana politik identitas mencuat ke permukaan sebagai bentuk resistensi untuk mendapatkan rekognisi dan menjamin aksesibilitas atas sumber daya.
Identitas keberagaman di Indonesia terus diuji dengan beragam tindakan diskriminasi. Selama 14 tahun setelah reformasi, setidaknya ada 2.398 kasus kekerasan dan diskriminasi yang terjadi di Indonesia. Yayasan Denny JA (www.kompas.com) mencatat, dari jumlah itu paling banyak kekerasan terjadi karena berlatar agama/paham agama sebanyak 65 persen. Sisanya, secara berturut-turut adalah kekerasan etnis (20 persen), kekerasan jender (15 persen), dan kekerasan orientasi seksual (5 persen). Semenjak reformasi, diskriminasi yang terjadi lebih bersifat priomordial, komunal, bukan seperti diskriminasi ideologi yang terjadi pada masa Orde Baru.
Mencuatnya kasus politik identitas yang mengganggu stabilitas politik dan keamanan negara semakin menguatkan argumen bahwa perlu adanya penguatan ideologi bangsa. Proses penguatan ideologi bangsa tidaklah semudah membalikkan telapak tangan. Perlu adanya upaya yang serius dari seluruh komponen masyarakat. Karena, jika hanya mengandalkan negara saja tentu tidak akan berjalan efektif mengingat berbagai keterbatasan yang dimiliki negara. Untuk itu, diperlukan kehadiran dari masyarakat sipil yang diharapkan mampu menjadi bagian dari aktor kekuatan penting di masyarakat sampai grass root – yang turut terlibat dalam proses penguatan ideologi bangsa, mengingat mereka yang lebih memahami akan kebutuhan dan kondisi mereka. Di samping itu, melalui kemunculan kekuatan masyarakat sipil pula diharapkan mampu merubah paradigma pembangunan dari yang berorientasi top-down menuju bottom up.
Masyarakat sipil dapat memainkan peranannya dalam mengubah paradigma masyarakat akan pentingnya persatuan bangsa dan memberikan penyadaran kepada mereka bahwa negara berada diambang kehancuran apabila masyarakatnya lebih mengedepankan kepentingan identitas kelompok ketimbang identitas nasional. Tetapi perlu garis bawahi, hal ini tidak dipahami sebagai upaya untuk mereduksi identitas-identitas bangsa sebab identitas dari berbagai bangsa tersebut merupakan sebuah kekayaan dan keunikan tersendiri yang harus direkognisi oleh negara. Yang ditekankan disini adalah bagaimana kehadiran masyarakat sipil dapat memberikan kesadaran akan idelogi bangsa yang mengedepankan nilai-nilai persatuan, keadilan, semangat gotong royong, toleransi, tolong-menolong dan ikut terlibat dalam mempertahankan NKRI tanpa harus menghilangkan identitas yang melakat pada bangsa-bangsa itu sendiri.
Masyarakat sipil dapat menciptakan ruang publik dalam aktivitas kehidupan di tengah masyarakat dengan mengedepankan sifat inklusif. Inklusif artinya terbuka untuk siapa pun tanpa memandang latar belakang dari identitas bangsa tersebut ( baca: SARA). Sebab, salah satu yang menjadi faktor pemicu terjadinya perpecahan di tengah masyarakat (antar bangsa) adalah pola aktivitas kehidupan yang bersifat eksklusif dimana seseorang atau komunitas yang berbeda dianggap terpisah dari mereka. Hal demikian tentu akan berkonsekuensi pada menajamnya egosentrisme dan etnosentrisme komunitas-bangsa yang berakhir pada disharmonisasi.
Hal ini senada dengan apa yang dikemukakan oleh Ashutosh Varshney (2002) bahwa dalam suatu masyarakat cenderung membentuk dua pola ikatan komunal (sosial). Yaitu ‘Ikatan Intra-komunal’ dan ‘Ikatan Inter-komunal’. Dalam masyarakat yang membangun pola ikatan intra-komunal, hubungan-hubungan sosial hanya dilakukan oleh sekelompok atau komuntas yang sama. Mereka menjalani kehidupan sehari-hari secara intensif satu sama lain karena merasa berasal dari komunitas yang sama. Mereka terpisah dan menutup diri dengan komunitas yang lain. Ikatan intra-komunal ini cenderung berpotensi menimbulkan kekerasan komunal manakala terjadi guncangan dari luar, ketegangan, atau rumor antar komunitas.
Sedangkan ikatan inter-komunal yaitu pola hubungan sosial yang terdiri dari beragam komunitas – komunitas yang berbeda. Mereka hidup  berdampingan, saling mengunjungi, toleransi dan berbaur. Ikatan inter-komunal ini yang akan menciptakan kedamaian komunal. Karena mereka berusaha melepaskan diri dari segala perbedaan-perbedaan meski terjadi guncangan dari luar, ketegangan, atau rumor antar komunitas.

Berangkat dari pandangan Varshney diatas, maka sudah selayaknya masyarakat sipil dapat menggerakan pola aktivias kehidupan bermasyarakat yang bersifat inter-komunal (inklusif) sehingga terdapat ruang-ruang partisipasi yang melibatkan berbagai komunitas-bangsa tanpa memandang perbedaan sehingga terjalin rasa persaudaraan, gotong royong dan semangat kesatuan karena setiap elemen tidak lagi merasa terpisah melainkan menjadi satu kesatuan utuh atas nama bangsa dan negara Indonesia. Sebagai penutup, penguatan ideologi bangsa membutuhkan peran serta masyarakat sipil sebagai bagian dari aktor kekuatan yang lahir dari masyarakat itu sendiri. Tentu hal demikian dapat menjadi alternatif mana kala peran pemerintah masih dianggap lemah dalam upaya penguatan ideologi bangsa. (Md)

(Sumber foto: www.suluttoday.com)

DINASTI POLITIK: Budaya, Struktur Masyarakat dan Kegagalan Pasar Pemilu

Dinasti? Ya dinasti, Satu dosa seribu siksa, mengapa demikian, karena sampai detik ini kita sepakat bahwa dampak dari suatu dinasti menimbulkan permasalahan yang sangat kompleks, sehingga jika kita seolah yakin bahwa ketika dinasti itu ibarat sebuah dosa maka akan ada seribu sisksa untuk dosa tersebut. Ya, itulah yang terlintas dalam benak kita saat ini. Dinasti bak Suatu tembok kokoh yang sulit untuk untuk di hancurkan nampaknya. Mungkin kita sepakat akan suatu statement bahwa dinasti suatu opened crime.
Pertanyaan yang sangat klasik pun muncul, mengapa bisa demikian? Hal tersebut karena sulit bagi kita untuk keluar dari belenggu dinasti, hal tersebut dikarenakan dinasti didirikan begitu rapi, sistematis dan terstrukural. Sesuai dengan pernyataan Joel S Migdal Dimana menurut migdal mengapa orang kuat lokal berhasil melakukan kontrol sosial? Hal ini dikarenakan orang orang kuat lokal tersebut berhasil menempatkan diri atau menaruh anggota keluarganya pada sejumlah jabatan penting demi menjamin alokasi sumber – sumber daya berjalan sesuai kehendak mereka sendiri ketimbang menuruti aturan semestinya. Pernyataan migdal tersebut dikarenakan atas beberpa hal yakni yang pertama ialah orang kuat lokal diuntungkan dengan struktur masyarakat yang mirip dengan jaringan sehingga orang kuat lokal memiliki pengaruh melampaui para pemimpin negara dan birokrat (Harris, 2004).
Budaya “patronalisme”, “klientilisme” atau juga sering disebut hubungan Patron-klien” yang mengakar kuat pada masyarakat memang secara tidak langsung membentuk dinasti politik. Kepatuhan dan rasa hormat berlebih kepada pemimpin membentuk budaya “nurut” kepada pemimpin. Budaya demikian telah hidup jauh dari sebelum negara ini berdiri, lebih jauh kita lihat ke belakang sebelum indonesia merdeka, kerajaan-keranyaan banyak berdiri, dimana kerajaan tentunya memiliki sistem tirani oleh raja, hal ini lah yang menyanggah suatu statement bahwa dinasti di lahir semenjak era orde baru tumbang.
Begitu juga dengan struktur masyarakat indonesia majemuk. Perbedan tak hanya terdapat pada budaya akan tetapi adat istiadat, ras agama dan juga bahasa. Hal tersebut berimplikasi pada kepercayaan masyarakat kepada pemimpin yang memliki kesamaan tersebut sehingga tak ayal jika meraka yang berkuasa di daerahnya merupakan mereka yang berhasil merangkul para tokoh-tokoh lokal dan masyarakat lokal. Sehingga struktur masyarakat demikian relevan dengan politik dinasti.
Now a day, desentralisasi sering dijadikan sebagai kambing hitam ketika berbicara megenai dinasti politik. Padahal desentralisasi tidak pernah menecita-citakan politik dinasti, desentalisasi hakikatnya untuk menjamin mutu publik service, ditribution of power memang di sebutkan dalam desentralisasi namun desentralisasi tidak pernah membentuk sebuah politik dinasti. Setelah keran demokrasi dibuka pada medio 98, desentralisasi mulai dijalankan dan apa yang terajadi dengan diansti politik di beberapa daerah menurut saya bukan karena desentralisasi, lebih jauh daripada itu bukan dinasti yang membentuk suatu dinati politik namun peroses pemilihan umumlah yang membentuk sebuah dinasti.
Bukan desentralisasi yang membentuk suatu dinasti namun terbentuk karena pemilihan umum atau kontestasi politik telah menemukan kegagalan. Kurangnya pendidikan politik, budaya kolot dan struktur masyarakat yang membuat latah pada praktik pemilihan umum. Struktur dan budaya nampaknya telah menutup mata pemilih untuk melihat kompetensi calon pemimpin nya dan dampak dari dinasti politik.
Dinasti politik merupakan sebuah kegagalan pasar pemilu. Hal tersebut berdasarkan beberapa fakta yang terjadi di beberapa daerah, di klaten misalnya, istri dari bupati dan wakil bupati berhasil memenangkan kontes pemilihan umum. Kemudian Dinasti Sutrisno di kediri yang dimana istri pertama pertama dan kedua bertarung untuk satu kursi, kemudian juga dinasti politik di banten. Mereka semua dipilih langsung oleh rakyat, melalui pemilihan umum yang fair, dalam hal terlihat jelas sekali dinasti sebagai suatu bentuk kegagalan pasar pemilu atau konsekuensi dari pemilihan umum.
Merujuk pada uraian di atas, suatu garis kesimpulan yang bisa saya tarik dimana ada tiga hal yang membuat indonesia terjebak dalam belenggu politik dinasti yakni budaya, struktur masyarakat dan juga proses pemilihan umum (kegagalan pasar pemilu). (IF)
(Sumber gambar: politic.rmol.co)

Monopolistik Moment Nongol di Politik Lima tahun Sekali Titik

Satu moment yang dijadikan andalan dalam politik adalah pemilu, siapa yang tak kenal dengannya, suatu kegiatan yang dijadikan ujung tombak dan tembok yang terkadang didalamnya mencuatkan berbagai konspirasi-konspirasi, yang membuat warna-warni kegiatan politik yang satu ini. Moment ini termasuk yang paling ditunggu-tunggu  di antara momen politik yang lainnya dan ketika mendengar kata tersebut sudah tak asing lagi diruang dengar publik, dari lapisan Atas,  lapisan tengah,  hingga lapisan bawah sekalipun, yang terkenal dengan sebutan (Coblosan).
Kegiatan pemilu ini memang menjadi ciri khas dalam politik, namun sayang kegiatan ini dijadikan sebagai satu-satunya kegiatan berpolitik bagi masyarakat, bahkan sebagian besar masyarakat.
Mereka yang sudah mengikuti rangkaian kegiatan pemilu atau (coblosan) merasa sudah cukup sampai disitu, mereka yang sudah mencelupkan kelingkingnya ke tinta ungu merasa sudah cukup sampai disitu, cukup moment nongol di politik sekali dalam lima tahun. Padahal sebenarnya kegiatan pemilu itu sebagai awal gerbang dari perpolitikan, yang mana dari pemilu ini akan menentukan kegiatan politik selanjutnya dan tentunya diperlukan keikutsertaan kita sebagai rakyat yang memegang kedaulatan tertinggi.
Terkadang mereka yang paham dengan politik merasa enggan dan acuh untuk menterlibatkan dirinya secara aktif dalam berpolitik, dengan demikian dapat ditarik suatu tanya yang besar, bagaimana dengan mereka yang awam dan tabu tentang politik, mereka yang tidak mengenyam pendidikan politik, dan mereka yang tidak tersentuh dengan sosialisasi politik sedikitpun. Maka bagaimana partisipasi mereka ?
Moment nongol di politik lima tahun sekali ini, lambat laun semakin membudaya, mendarah daging, hingga menjadi suatu tradisi yang diturun-temurunkan, yang menjadikan stigma negatif pabila mendengar kata  “politik” hal ini tentu membahayakan bagi para generasi penerus selanjutnya, mereka akan mendapatkan dan terpengaruh dari hegemoni orang terdekatnya yakni keluarga ditambah dengan berbagai anggapan miring dan kejadian-kejadian yang membuat stigma jelek baru lagi tentang politik, akrab sekali ditelinga kita bahwasannya politik itu kotor, politik itu rakus, politik itu hina, politik itu maruk, dan anggapan-anggapan miring lainnya yang menambah kesan buruh dan negatifnya dari politik.
Tentu apabila kita menggunakan teori Gabriel Almond yang merepresentasikan lebih rinci dari pemikiran David Easton, mengatakan bahwasannya untuk memperoleh suatu output yang maksimal diperlukan realisasi input yang maksimal pula, dimana masing-masing dari struktur baik supra maupun infra  (Eksekutif, Legislatif, Yudikatif, Parpol, Kelompok kepentingan) harus menjalankan fungsi-fungsinya yaitu sosialisasi politik, komukasi politik, dan  rekruitmen politik untuk melahirkan output yang maksimal.
Jika kita kaitkan dengan partisipasi politik masyarakat yang hanya muncul pada moment lima tahun sekali, maka dapat disimpulkan bahwasannnya terdapat  kekurangan atau kendala pada 3 fungsi tersebut.
Kurangnya dalam menjalankan fungsi-fungsi tersebut menghasilkan suatu output yang sedikit dan banyaknya kecacatan, dan dengan demikian apabila suatu sistem politik tersebut terus menerus berlanjut tanpa adanya suatu upgrade maka buka tidak mungkin MONOPOLISTIK (moment nongol di politik lima tahun sekali  titik (.) ), akan terus membudaya, terus membudaya, dan semakin membudaya.
—> Sumber gambar : Zonamedia.wordpress.com
—> Follow Instagram kita di @laboratoriumip

PRESIDEN”SIAL”

Ditengah bulan suci umat muslim, Panitia khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu masih sibuk rapat untuk membahas RUU pemilu yang seharusnya sudah selesai di bulan April. Ngaretnya penyelesaian RUU Pemilu yang tidak sesuai target haruslah dimaklumi, karena ditengah gentirnya RUU Pemilu yang harus segera diselesaikan, anggota Pansus RUU Pemilu masih menyempatkan untuk jalan-jalan ke luar negeri dengan alibi “study tour”.
Tidak selesainya RUU Pemilu sesuai target juga difaktori oleh lamanya lobi antar fraksi dalam mencapai kesepahaman di beberapa isu krusial. Dan yang menjadi isu-isu krusial dalam pansus RUU Pemilu adalah hal-hal yang mempertimbangkan untung-rugi bagi masing-masing partai politik. Dengan kata lain, yang menjadi prioritas anggota Pansus RUU Pemilu bukanlah untuk mencetak Pemilu yang berkualitas melainkan mewakili kepentingan dari background partai politiknya masing-masing.
Jika melihat draft naskah akademik RUU Pemilu yang diajukan oleh pemerintah ke DPR, ada upaya pemerintah untuk membentuk UU pemilu yang dapat memperkuat sistem presidensial.  Ini bisa dilihat dari opsi sistem pemilu legislatif yang diajukan pemerintah yaitu “terbuka-terbatas”. Redaksi “terbuka-terbatas” seakan hanya untuk mengelabui rakyat yang seolah-olah sistem pemilunya “terbuka” padahal dalam pelaksanaannya lebih condong pada sistem pemilu “tertutup”. Untuk memahami lebih mendalam tentang sistem pemilu  “terbuka/tertutup/terbuka-terbatas” silahkan USAHA sendiri dengan gugling, biar ga dibilang NDESO sama Mas Kaesang.
Lantas kenapa dengan sistem terbuka-terbatas atau lebih tepatnya tertutup bisa lebih memperkuat sistem presidensial? Ini dikarenakan sistem pemilu tertutup akan lebih menguntungkan partai-partai politik besar dan akan mengikis partai-partai politik baru/kecil secara perlahan. Dengan begitu, jumlah fraksi di DPR akan semakin mengecil, sehingga pemerintah akan lebih mudah dalam melaksanakan tata kelola pemerintahannya. Simpelnya, Semakin sedikitnya jumlah fraksi di DPR, semakin mudah pemerintah ‘kongkolingkong’ dengan DPR. Dan di isu ini, hanya dua fraksi besar yang menginginkan sistem pemilu tertutup yaitu fraksi Golkar dan PDIP.
Upaya-upaya lain dengan dalih untuk memperkuat sistem presidensial, adalah dengan diaturnya pasal ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) dan dinaikannya ambang batas parlemen (parlementary threshold). Ini masih menjadi pembahasan hangat yang tak kunjung usai di rapat Pansus RUU Pemilu. Rapat terakhir semalam (8/5), anggota Pansus belum juga menemukan titik temu kesepahaman antar fraksi. Bagi fraksi/parpol kecil, jelas tidak akan menyetujui adanya presidential threshold karena akan mempersulit partainya untuk mengusung elite partai untuk dicalonkan sebagai presiden di Pemilu 2019. Sedangkan bagi partai politik besar, jelas ini diperlukan karena lebih menguntungkan partainya, namun lagi-lagi dalih diperlukannya pengaturan ambang batas presiden adalah untuk menguatkan sistem presidensial.
Fraksi Golkar dan PDIP (plus Nasdem) masih satu suara di isu presidential treshold yaitu menginginkan ambang batas sebesar 20 persen perolehan kursi atau 25 persen perolehan suara nasional. Selebihnya, semua fraksi menolak diberlakukannya presidential treshold. Dan untuk parlementary treshold, mayoritas fraksi menyetujui dinaikannya ambang batas dari angka awal yang hanya 3,5 persen. Namun masih ada perdebatan di berapa persen angka yang akan dinaikan.
Di isu lainnya, Fraksi penguasa yaitu Golkar dan PDIP masih juga menunjukan kekompakannya dengan menginginkan alokasi kursi per daerah pemilihan (distrct magnitude) menjadi 3-10 perdapil, sedangkan delapan fraksi lainnya menolak untuk merubah jumlah district magnitude dari sebelumnya, yakni dengan tetap di angka 3-8 per dapil.
Adapun isu yang masih dalam tahap perdebatan lainnya adalah metode konvensi suara ke legislatif. Selama ini metode konvensi suara yang dilakukan adalah metode yang dianggap merugikan partai-partai politik besar yaitu kuota hare. Dan tentu partai yang merasa dirugikan menginginkan perubahan metode konvensi suara ke yang lebih menguntungkan yaitu Divisor Sainte Lague.
Dari sedikit paparan diatas, kita bisa membaca bahwa pokok permasalahan sederhananya adalah di sistem presidensial. Pemerintah sebagai pengaju RUU Pemilu menginginkan UU Pemilu yang dapat memperkuat sistem presidensial, dan ini disepakati oleh partai-partai politik besar. Tapi bagi partai politik kecil dan menengah hal ini dibaca sebagai upaya untuk menyingkirkan partai politiknya.
Lobi antar fraksi masih terus berlanjut, pimpinan partai politik turun tangan untuk beremuk dengan partai-partai politik lainnya. Untuk mencapai kesepahaman dalam merumuskan  isu/pasal krusial tentu sulit di capai, sehingga  ‘tukar guling pasal’ tidak bisa terhindarkan. Disitulah kompromi-kompromi licik dibangun, sehingga regulasi dibuat tidak lagi berdasarkan kepentingan kolektif bangsa, melainkan kepentingan pragmatis jangka pendek untuk pemilu 2019.
Pokok pembahasan disini adalah bukan membicarakan sistem presidensial perlu diperkuat atau tidak. Juga tidak membahas baik atau buruknya sistem presidensial, tidak membahas sistem pemilu mana yang terbaik terbuka atau tertutup, diperlukan atau tidaknya presidential threshold ataupun berapa jumlah yang baik untuk parliamentary threshold dan district magnitude. Tapi satu hal yang ingin disampaikan disini adalah sebagaimana disampaikan oleh Ceu Popong kemarin di seminar HIMA IP, bahwa sistem presidensial itu sial. Dan alotnya pembahasan RUU Pemilu karena presiden“sial”. (SN)
Sumber gambar: inilah.com

LGBT Dalam Demokrasi Di Indonesia

Selama beberapa puluh tahun terakhir, penelitian mengenai demokrasi terus berkembang dan memberikan penjelasan-penjelasan yang sangat menarik. Perkembangan dan kinerja lembaga demokrasi dan sistem demokrasi secara keseluruhan, baik itu mengenai aspek individu, peran para elite, pemimpin dan rakyat, dan terminologi demokrasi, telah dianalisa dan direkonstruksi secara detail. Sumber-sumber yang relevan untuk studi demokrasi telah menerima tambahan-tambahan yang baru dan berharga sehingga memudahkan kita membahas mengenai demokrasi.
Penjelasan awal dari demokrasi bisa dimulai dengan mengartikan kata demokrasi itu sendiri terlebih dahulu. Kata demokrasi pertama kali diperkenalkan oleh Athenians sekitar abad ke-6 SM dalam rangka menentukan sistem pemerintahan mereka. Demokrasi atau δημοκρατία (dēmokratía) “kekuasaan rakyat”, terbentuk dari δῆμος (dêmos) “rakyat” dan κράτος (kratos) “kekuatan” atau “kekuasaan” (1).
Dalam rangka mendapatkan label “demokrasi”, sebuah negara diharuskan memenuhi persyaratan sederhana dalam konstitusinya. Yang pertama, adanya jaminan hak asasi manusia sebagai dasar untuk setiap individu, negara, dan pemerintah, serta kelompok sosial. Yang kedua, pembagian kekuasaan diantara lembaga-lembaga negara, eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Yang ketiga, kebebasan berpendapat, bersuara, pers dan media massa. Yang ketiga, kebebasan religius. Yang keempat, kebebasan untuk memilih dan dipilih. Dan yang terakhir, Good Governance (2).
Indonesia merupakan salah satu negara yang selama beberapa dekade ini mencoba untuk menerapkan sistem pemerintahan yang demokratis. Semenjak memproklamirkan kemerdekaannya pada 1945, Indonesia sudah menerapkan tiga tipe demokrasi. Yang pertama adalah Demokrasi Parlementer dibawah kepemimpinan Presiden Sukarno yang berlangsung pada tahun 1950-1959. Yang kedua adalah Demokrasi Terpimpim pada tahun 1959-1965, dan yang terakhir adalah Demokrasi Pancasila dibawah kepemimpinan Presiden Suharto sejak Maret 1965 hingga Mei 1998 yang ditandai dengan reformasi.
Reformasi 1998 memberikan harapan baru bagi masyarakat Indonesia. Dihapusnya Dwifungsi ABRI dan dilaksanakannya Pemilu membawa angin segar bagi demokrasi di Indonesia. Pembagian kekuasaan dalam lembaga negara semakin diperjelas sehingga lembaga yang satu tidak bisa saling mengintervensi. Kedaulatan rakyat juga perlahan-lahan mulai diperbaiki agar segala kebijakan pemerintah berorientasi kepada rakyat. Namun, setiap periode tentunya memiliki permasalahnnya sendiri, termasuk di periode reformasi saat ini.
Jika sebelum reformasi Indonesia dihadapkan pada permasalahan sistem pemerintahan dan struktur pemerintahan, periode reformasi justru memiliki lebih banyak tantangan dan permasalahan yang beragam. Salah satu yang belakangan ini sedang menjadi bahan perbincangan di berbagai kalangan adalah permasalahan mengenai hak bagi kaum LGBT.
LGBT merupakan sebuah komunitas yang terdiri orang-orang minoritas secara seksual yang terdiri dari Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender. Beberapa bulan belakangan ini hampir semua kalangan, baik itu dari pejabat pemerintahan, politisi, pemimpin-pemimpin agama, hingga psikiater, bersama-sama menyerukan suara homophobic kepada kaum LGBT. Mereka bersama-sama mengkrimanlisasi dan mencoba untuk menyembuhkan kaum LGBT dari gangguan mental. Peningkatan sentimen anti LGBT ini tersebar luas hingga ke media-media luar. Human Rights Watch (HRW) mengatakan bahwa ini merupakan serangan yang mengancam keamanan dan hak-hak kaum minoritas seksual (3).
Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta Badan Program Pembangunan PBB (UNDP) untuk menghentikan program LGBT di Indonesia (4). Pesantren waria di Yogyakarta dipaksa ditutup setelah menghadapi tekanan keras dari kelompok Muslim garis keras (5). Aliansi Cinta Keluarga (AILA) mengajukan judicial review ke MK, meminta para hakim untuk merevisi pasal kriminal dan mempidanakan LGBT (6). Dalam sidang tanggal 23 Agustus, hakim Patrialis Akbar tampaknya menyetujui pendapat para saksi ahli dengan menyatakan bahwa Indonesia bukanlah negara sekuler yang memisahkan urusan agama dengan urusan kenegeraan (7). Kemudian pada tanggal 11 Agustus, juru bicara Presiden Jokowi, Johan Budi, mengatakan walaupun hak asasi warga negara LGBT dilindungi, tetapi tetap tidak ruang untuk penyebaran gerakan LGBT di Indonesia.
Permasalahan LGBT di Indonesia memang lebih rumit dibandingkan permasalahan pemimpin daerah yang menganut agama minoritas, karena dalam Undang-Undang Dasar 1945 tidak ada pembahasan mengenai hak orientasi seksual. Indonesia sendiri menganut ideologi Demokrasi Pancasila yang merupakan gabungan dari paham demokrasi dengan nilai luhur budaya bangsa yang ada dalam Pancasila. Tujuannya adalah agar Indonesia tidak hanya berlandaskan pada Hak Asasi Manusia dan mekanisme kedaulatan rakyat, namun juga berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila. Permasalahannya, Indonesia menjadi sering menghadapi dilema dalam menyelesaikan persoalan yang terkait dengan Hak Asasi Manusia dan nilai-nilai dalam Pancasila itu sendiri, seperti kasus LGBT ini.
Penting untuk diingat bahwa Indonesia bukanlah negara yang dibentuk berdasarkan kesamaan agama ataupun golongan, namun banyak peraturan-peraturan daerah yang dikeluarkan justru mendiskriminasi kelompok-kelompok minoritas. Kebijakan-kebijakan yang mendiskriminasi ini justru membuat kelompok garis keras merasa memiliki kebebasan untuk bertindak menggunakan kekerasan, sehingga banyak sekali kasus diskriminasi bagi kelompok-kelompok minoritas di Indonesia, termasuk kelompok LGBT.
Ada beberapa hal yang menarik untuk diperhatikan mengenai tidak adanya ruang bagi pergerakan kaum LGBT di Indonesia. Pertama, kebebasan berserikat dan berkumpul adalah hak konstitusional. Tetapi Indonesia tidak memiliki pasal yang memberikan larangan atau hukuman terhadap LGBT, namun juga tidak ada pasal yang menyatakan bahwa LGBT diakui di Indonesia. Keberadaan LGBT akhirnya selalu dihadapkan pada prasangka-prasangkan masyarakat. Kedua, ketika negara demokrasi lain mendorong majunya hak-hak LGBT, Indonesia justru memilih untuk melawan arus. Indonesia yang selama ini selalu mengumandangkan toleransi dan keberagamannya, justru tidak berdaya jika dihadapkan pada permasalahan-permasalahan minoritas.
Sudah terlalu banyak kasus-kasus diskriminasi bagi kelompok-kelompok minoritas di Indonesia, baik dalam skala lokal hingga skala nasional. Kelompok minoritas agama seperti umat Kristen, Ahmadiyah, dan Syiah telah diusir dari daerah dan tempat ibadah mereka. Dan sangat disayangkan karena kasus-kasus minoritas ini selalu hilang tanpa penyelesaian yang jelas. Diskriminasi terhadap kelompok minoritas seksual bukanlah suatu permasalahan agama atau budaya, tetapi kembali lagi ke permasalahan politik.
Indonesia perlu menetapkan arahnya, ingin menjunjung demokrasi atau melayani suara-suara mayoritas. Perlu ditetapkan peraturan yang jelas mengenai hak-hak kaum minoritas. Dan yang lebih penting adalah menetapkan arah ideologinya. Jika Indonesia ingin menjadi negara yang demokrasi, peraturan-peraturan yang adapun harus menghormati dan menjunjung hak-hak yang sesuai dengan standar nasional dalam memastikan hak dan memberikan perlindungan yang sama bagi setiap warga negaranya.
Demokrasi adalah sebuah paradok. Dimana disatu sisi ia mengisyaratkan adanya jaminan kebebasan serta peluang berkompetisi dan berkonflik, namun di sisi lain juga mengisyaratkan adanya keteraturan, kestabilan, dan konsensus. Kunci untuk mendamaikan paradok dalam demokrasi terletak kepada cara kita memperlakukan demokrasi. Demokrasi harus diperlakukan sebagai sebuah cara atau proses dan bukan sebuah tujuan. Dengan demikian keteraturan, kestabilan, dan konsensus yang dicita-citakan dan dibentuk pun diposisikan sebagai hasil bentukan daris suatu proses yang penuh kebebasan, persuasi, dan dialog yang bersifat konsensual (8). (AFZ)
———————————————————————————-
(1) Henry George Liddell, Robert Scott, A Greek-English Lexicon, at Perseus.
(2) http://www.democracy-building.info/definition-democracy.html diakses pada pukul 20:33 WIB pada tanggal 22/12/16
(3) http://www.hrw.org/id/news/2016/08/10/292896 diakses pada pukul 19:33 WIB pada tanggal 24/12/20161
(4) http://nasional.kompas.com/read/2016/02/15/18442151/Pemerintah.Panggil.UNDP.untuk.Jelaskan.Dana.Kampanya.LGBT diakses pada pukul 18.45 WIB pada tanggal 24/12/2016
(5) http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/02/160225_indonesia_ponpes_waria_ditutup diakses pada pukul 19.39 WIB pada tanggal 24/12/2016
(6) http://bigstory.ap.org/article/43827d24569e49b4a598315ed0e026f4/indonesias-top-court-hears-case-criminalizing-gay-sex diakses pada pukul 19:43 WIB pada tanggal 24/12/2016
(7) http://news.detik.com/berita/3281670/hakim-konstitusi-patrialis-soal-korelasi-lgbt-ham-kita-bukan-negara-sekuler diakses pada pukul 19:47 WIB pada tanggal 24/12/16
(8)  Saefullah Fatah, Masalah dan Prospek Demokrasi di Indonesia. (Jakarta: GhaliaIndonesia, 1994) hlm.8-9