Skip to main content

Blended Learning di Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP Untirta

Prodi Ilmu pemerintahan FISIP Untirta menjadi pelopor untuk inovasi dalam pembelajaran di Untirta. Sejak setahun lalu kami sudah menyelenggarakan pembelajaran dengan metode blended learning untuk mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi, bekerjasama dengan Akademi Anti Korupsi ICW. Launching mata kuliah tersebut dilaksanakan dengan kuliah umum Plt. Dekan FISIP Dr. Fatah Sulaiman, Irjen Kemristekdikti, Perwakilan KPK dan koordinator ICW. Pengampu mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi yaitu Rizki Gojali dan Shanty Kartika Dewi.

Sejak tahun itu pula kami membuat produksi beberapa video pembelajaran bekerjasama dengan Untirta TV.

Nah ketika tahun 2019 ini Untirta mempunyai kebijakan penggunaan blended learning dengan SPADA, Prodi Ilmu Pemerintahan sudah siap menjadi early adopter. Semua dosen siap menggunakan pembelajaran online di mata kuliahnya. Kebetulan juga, Pak Anis Fuad sebagai tim SPADA Untirta adalah Dosen Ilmu Pemerintahan.

Jadi, kami siap untuk Smart and Green Campus.

Nah Pembelajaran online Prodi Ilmu Pemerintahan bisa dicek di laman ini. 

Kuliah Umum Pendidikan Anti Korupsi

Pada tanggal 17 September, Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP Untirta menggelar kuliah Umum mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi: Revisi UU KPK, Persimpangan Jalan Pemberantasan Korupsi di Indonesia.

Kuliah umum ini dibuka langsung oleh Rektor Untirta, Dr. Fatah Sulaiman yang memberikan pesan bahwa kegiatan ini sesuai dengan prinsip Untirta Jawara, Jujur – Adil – Wibawa – Amanah – Religius – Akuntabel.
Sebagai akademisi, kita harus menghargai perbedaan pendapat dan kebebasan pendapat di Negara demokrasi ini. Ia berharap kegiatan ini dapat mencari benang merah dari pihak yang pro dan kontra mengenai revisi undang-undang KPK ini.

Pembicara kuliah umum ini adalah Emerson Yuntho dari ICW dan M. Rizky Gojali dari Prodi Ilmu Pemerintahan dengan Moderator Yeby Mas’an M. Para pembicara menyampaikan dinamika politik-hukum proses revisi KPK baik secara konteks maupun substansinya.

Kuliah umum diakhiri dengan penandatanganan seruan bersama menolak pelemahan KPK.